JATENG MEMANGGIL – Ada kabar baik untuk perangkat desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang ingin kerja sampingan menjadi penyelenggara Pilkada.
InsyaAllah dengan menjadi petugas pemilu, tentu bisa cepat kaya raya kalau pintar menabung karena dibayar jutaan rupiah perbulannya hingga November 2024 mendatang.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Yayuk Windrat, bahwa tidak ada larangan alias diperbolehkan untuk mereka.
“Secara regulasi tidak ada larangan bagi perangkat desa menjadi penyelenggara Pilkada,” ujar Yayuk, panggilannya, Rabu (8/5/2024).
Terkait perangkat desa yang kerja sampingan ataupun melaksanakan double jobs jadi penyelenggara Pilkada hingga berbulan-bulan, disebut adalah kewenangan kepala desa memberikan izin atau tidaknya.
“Wajib minta izin kepala desa. Karena sesuai SK, mereka dilantik oleh kepala desa” kata Yayuk.
Lebih lanjut, kembali ditegaskan bahwa satu hal yang tidak boleh dilanggar oleh para perangkat desa, yakni soal ketidakprofesionalan dalam bekerja.
“Jikapun memiliki pekerjaan tambahan, tidak boleh mengganggu pekerjaan pokok sebagai perangkat desa,” tegas Yayuk.
Sebatas diketahui, perhelatan memilih Bupati dan Wakil Bupati Blora, serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak akan digelar pada November 2024 mendatang.
Sebelumnya pada Februari 2024 lalu, marak kabar di Blora para perangkat desa pada kerja sampingan menjadi penyelenggara pemilu seperti jadi PPS, PPK, maupun Panwas Pemilu di tengah kesibukan mereka mengabdi untuk desa.
Hal tersebut tentu menarik diulas dan kabarnya juga layak dikonsumsi untuk publik supaya masyarakat tahu bahwa jika ingin jadi penyelenggara pemilu, perangkat desa termasuk dapat slot prioritas.
