JATENG MEMANGGIL – Cuaca ekstrem masih terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung, sehingga berpotensi terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Karenanya, Bupati Agus Setyawan meminta pemerintah desa agar bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, untuk penanggulangan bencana.
Hal itu disampaikan dalam paparan Musrenbang RKPD di Graha Bhumi Phala, Kamis (27/3/2025). Agus Gondrong, sapaan bupati, menyampaikan, melihat kondisi wilayah Temanggung yang berkontur pegunungan, mengakibatkan kerap terjadi longsor di wilayah atas dan banjir di wilayah kota. Sehingga, perlu pengadaan alat berat yang dapat dianggarkan melalui biaya tanggap bencana. Biaya itu bisa dikolaborasikan dari pemkab melalui APBD, dan pemdes melalui ADD (alokasi dana desa).
“Seperti semalam terjadi banjir itu, kalau tidak ada peran masyarakat juga tidak cepat selesai. Maka, teman-teman kepala desa, juga mohon mengalokasikan tanggap bencana dari ADD, kalau Silpa tidak apa-apa, Silpa dari bencana tidak mungkin jadi temuan Inspektorat. Saya tanggung jawab. Harapannya, antara Pemkab Temanggung melalui APBD dengan Pemerintah Desa melalui ADD, bisa sinergi dalam penanganan bencana,” ujarnya.
Biaya tanggap bencana itu, kata Agus, diharapkan bisa diwujudkan pada APBD 2026. Ia mencetuskan gagasan tersebut, setelah dalam beberapa pekan di wilayah Kabupaten Temanggung kerap terjadi bencana tanah longsor dan banjir.
Agar penanganan cepat, para petugas, baik dari BPBD, maupun tim SAR, harus dibantu dengan peralatan yang mumpuni, berupa alat berat untuk mengeruk material longsor.
“Untuk mitigasi bencana, tetap harus ada pengadaan alat berat, karena saat ini hanya ada di DPU. Ketika terjadi longsor di Wonoboyo, atau Tretep, Gemawang, kita harus sowan dulu ke PU, jadi tidak bisa sigap, tidak bisa sat set. Insyaallah, di 2026 mohon bisa dianggarkan pembelian alat berat, walaupun tidak bisa sekali. Supaya nanti kalau ada biaya tanggap bencana juga, petugas hadir tidak hanya orang,” tandasnya.
