JATENG MEMANGGIL- Santri Gayeng Nusantara (SGN) didorong berani menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Sehingga, supaya program-program yang dijalankan benar-benar dapat menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, saat menghadiri acara halal bihalal bersama Santri Gayeng Nusantara (SGN), di Wisma Perdamaian, Semarang, Senin (7/4/2025).
Menurutnya, keterlibatan SGN penting, mengingat mereka juga mitra pemerintah. Terlebih, keberadaan SGN tersebar di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, sehingga berpotensi mampu memetakan setiap permasalahan masyarakat dari tingkat desa.
“Saya harap SGN jadi salah satu rekanan pemerintah, untuk ikut andil mengawal program-program pemerintah,” kata wagub.
Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini mencontohkan, salah satu masukan yang diperoleh adalah mengenai program keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB), yang mulai berlaku, 8 April hingga 30 Juni 2025. Keringanan itu berupa penghapusan penuh tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku, untuk piutang beberapa tahun ke belakang.
Dia mendapatkan masukan dari SGN, jika lokasi pembayaran PKB juga perlu dibuatkan inovasi agar lebih mudah dijangkau oleh wajib pajak. Selain itu, masyarakat juga masih terkendala saat pembayaran PKB, lantaran harus memakai kartu tanda penduduk (KTP) asli pemilik kendaraan.
“Lalu saya cari cara. Ke depan kami ingin libatkan SGN, organisasi-organisasi (kemasyarakatan), berperan jadi outlet untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak,” beber wagub.
Dalam kesempatan itu, Gus Yasin juga menyampaikan tentang program Pesantren Obah, yang bakal dijalankan pada pemerintahannya bersama Gubernur Ahmad Luthfi. Salah satunya pada bidang pendidikan, dengan mengirim santri-santri terpilih untuk belajar ke luar negeri.
“Pada program Pesantren Obah, kita akan libatkan semua elemen baik dari NU, Muhammadiyah, SGN, dan yang lain. Kita nanti ajak kerja sama,” jelasnya.
Sementara, Ketua SGN Jateng, M Chamzah Hasan mengatakan, akan memperkuat kapabilitas organisasinya dengan merekrut ragam kalangan. Baik dari kalangan akademisi, pengusaha, dan lainnya. Dengan begitu, organisasi tersebut akan lebih maksimal membantu dan mengawal program prioritas Pemprov Jateng.
“Saya rasa jelas yang disampaikan Pak Wagub tentang program pengentasan kemiskinan, gizi buruk, kita konsentrasi di situ,” katanya.
Dia berharap santri dapat berperan membantu mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan mendata dan menyalurkan dana perbaikan Rumah Tangga Layak Huni (RTLH). Untuk gizi buruk, bisa dengan intervensi membuat pos-pos layanan kesehatan di pondok pesantren.
