Sekretariat DBHCHT Kendal dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Semarang Gandeng MUI Kendal Sosialisaikan DBHCHT

Advertisement

JATENG MEMANGGIL- Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kendal sebagai Sekretariat DBHCHT Kabupaten Kendal gencar melaksanakan edukasi di bidang cukai dan mensosialisasikan Peraturan Perundang- undangan Bidang Cukai kepada masyarakat.

Tidak bergerak sendiri, Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kendal juga menggandeng Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kendal serta tokoh masyarakat untuk menjalankan sosialisasi yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kendal, Ir. Sugiono, MT, saat acara sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Bidang Cukai, di Hotel Sae Inn, Kamis (25/04/2024).

Sugiono mengatakan, tujuan dari sosialisasi ini ialah untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat terkait Peraturan Perundang- undangan Bidang Cukai, agar untuk menimalisir dan mengurangi peredaran rokok ilegal di tengah- tengah masyarakat.

“Semoga acara sosialisasi ini berjalan dengan baik dan lancar serta bisa membawa manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sugiono menyampaikan bahwa, hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

“Dengan adanya kegiatan ini tentu dapat membuka wawasan masyarakat mengenai peraturan perundang- undangan tentang cukai tembakau/ rokok illegal. Sehingga tidak merugikan negara dan dapat mendongkrak pemasukan negara melalui cukai tembakau, yang nantinya manfaatnya akan dirasakan kembali oleh masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Sub koordinator SDA (Skretariat DBHCHT Kendal) Nur Dewi Alfiyanah mengatakan, untuk sosialisasi saat ini menyasar dikalangan tokoh masyarakat yakni para kiai.

“Rangkaian sosialisasi yang kita gencarkan ini merupakan bukti keseriusan kami dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dan untuk memanfaatkan DBHCHT. Kami berharap lewat rangkaian sosialisasi tersebut masyarakat dapat semakin memahami ketentuan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Cukai, khususnya rokok ilegal” terangnya.

Dewi menjelaskan, untuk penggunaan anggaran DBHCHT di Kabupaten Kendal yang pertama 43 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 47 persen untuk bidang kesehatan dan 10 persen untuk penegakan hukum yang meliputi sosialisasi terkait ketentuan di bidang Cukai dan operasi pemberantasan BKC ilegal.

“Peredaran rokok ilegal itu sangat merugikan perekonomian negara secara langsung,oleh karena itu, kami menghimbau dan meminta kepada masyarakat untuk tidak mengedarkan dan membeli rokok ilegal, karena hal itu bisa merugikan penerimaan pendapatan negara,” ujarnya.

Dewi menjelaskan, untuk alokasi anggaran DBHCHT pada Pemkab Kendal tahun 2024 sebesar Rp 27.290.212.000 terdiri dari bidang kesejahteraan masyarakat sebesar Rp 11.645.106.000
bidang kesehatan sebesar Rp 12.916.084.800atau dan bidang penegakan hukum sebesar Rp 2.729.021.200 atau 10 persen,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *