JATENG MEMANGGIL – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Yayuk Windrati mengungkapkan, bahwa tahapan pembangunan Bendungan Karangnongko saat ini sudah sampai proses pembebasan lahan.
“Kita mengikuti proses itu secara intensif,” ujarnya pada tim Media Memanggil, ditulis Kamis (18/1/2024).
Lalu apa peran Dinas PMD Kabupaten Blora? Menurut Yayuk Windrati, pembangunan Bendungan Karangnongko tentu jelas sesuai tupoksinya. Yaitu memfasilitasi Pemerintah Desa terkait ganti untung Tanah Kas Desa yang terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko.
Kemudian, berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait status Pemerintahan Desa Nginggil dan Pemerintahan Desa Ngrawoh Kecamatan Kradenan.
“Kita tentu rajin komunikasi dengan warga terdampak,” tandasnya.
Disebutkan Yayuk Windrati, sejauh ini warga terdampak pembangunan Karangnongko di Desa Ngrawoh dan Desa Nginggil masih berharap kampungnya tidak hilang.
Artinya, Desa Ngrawoh dan Desa Nginggil tidak hilang dan masih tetap ada meskipun nantinya akan direlokasi.
“Jadi warganya tetap menjadi warga Desa Ngrawoh dan warga Desa Nginggil,” paparnya.
Atas kondisi itu, lanjut Yayuk Windrati, Dinas PMD Kabupaten Blora terus berusaha dan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Yaitu terkait status Desa Nginggil dan Desa Ngrawoh agar nantinya dapat direlokasi tidak jauh dari area Bendungan Karangnongko.
“Sehingga nantinya tidak jauh dari lokasi desa sekarang sehingga Desa Nginggil dan Desa Ngrawoh tetap ada,” imbuhnya.
Soal pelatihan dan pendampingan untuk warga Desa Nginggil dan Desa Ngrawoh, menurut Yayuk Windrati, sejauh ini masih belum ada pelatihan yang difasilitasi Dinas PMD untuk warga terdampak.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sudah lama direncanakan.
“Ini sudah lama (bendung gerak karangnongko – red) direncanakan. Bisa dilihat sekarang disekitar kering sekali dan tidak ada jalan lain harus ada air. Salah satu caranya yaitu dengan pembangunan bendung gerak ini,” ucapnya dilaman resmi Pemkab Blora.
Tentang Bendungan Karangnongko
Bendungan Karangnongko merupakan long storage yang memanfaatkan teknologi bendung gerak di Sungai Bengawan Solo sepanjang 24 Kilometer. Sehingga, nantinya akan dapat menampung air dengan kapasitas 59 juta meterkubik.
Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 yakni Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Secara teknis, Bendung ini memiliki luas genangan 1.027 hektare untuk mengairi daerah irigasi seluas 6.950 hektare di Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya.
Suplai air irigasi Bendungan Karangnongko akan didistribusikan melalui Daerah Irigasi (DI) Karangnongko Kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.746 hektare dan DI Karangnongko Kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 hektare.
