JATENG MEMANGGIL- Pemerintah Kabupaten Kendal, teken perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kendal dengan organisasi perempuan di Kendal, tentang pemanfaatan dokumen kependudukan, identitas kependudukan digital dan kartu identitas anak.
Penandatanganan itu dilaksanakan di Pendopo Kendal, saat Pemkab Kendal menggelar acara peringatan Hari Kartini ke 146, Senin (21/04/2025).
Baca juga: Kirab Budaya Desa Pekuncen, Ratusan Warga Berebut Gunungan Hasil Bumi, Cari Keberkahan
Bupati Kendal, Dyah Kattika Purnamasari mengatakan, kerjasama ini sebagai bentuk peningkatan layanan publik responsif gender dan inklusif yang difokuskan pada pemanfaatan dokumen kependudukan yang melibatkan organisasi perempuan sebagai agen-agen edukasi kepada masyarakat.
"Perempuan merupakan sosok tangguh dan berdaya dan mempu berperan dalam bidang kehidupan. Untuk itu kami akan jadikan mereka ssbagai agen perubahan. Kami tidak membentuk struktual dalam hal ini. Namun melalui kerjasama ini kami ingin menjadikan mereka agen perubahan dalam pembangunan inklusif yang berkelanjutan," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil (Disdukcapil Kendal), Ratna Mustikaningsih mengatakan, enam organisasi perempuan di Kendal yang bekerjasama dengan Pemkab Kendal salah satu diantaranya yaitu, Organisasi PKK, Fatayat NU dan Muslimat NU.
"Alasan kami kenapa kami menjalin kerjasama dengan enam organisasi perempuan tersebut, karena kami menganggap enam organisasi perempuan itu merupakan organisasi besar di Kendal," katanya.
Menurut Ratna, terkait administrasi itu identik dengan sosok perempuan dan pihaknya melihat enam organisasi perempuan tersebut dinilai organisasi yang besar yang keanggotaanya sampai keakar rumput atau gesrut bawah.
Baca juga: Haul Kiai Ahmad Ta'ib ke-38, Gus Yusuf Ajak Masyarakat Galih Ratukan Orang Tua dan Perbanyak Sedekah
"Kerjasama ini untuk penjajakan kita kepada organisasi perempuan di Kendal dan agar mereka bisa ikut berperan dalam pembangunan di Kendal yang berkelanjutan," paparnya.
Ratna menjelaskan, dalam kerjasama ini mereka (red- enam organisasi) akan mengidentifikasi dan menjelaskan serta meminta kepada masyarakat khusunya keanggotanya untuk tertib administrasi kependudukan," paparnya.
Ratna melanjutkan, alasan lainnya yaitu, karena organisasi perempuan ini bertempur sampai gesrut bawah dan bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga kalangan bawah.
Baca juga: Program Pemutihan PKB 2025 Bakal Berakhir Sampai 30 Juni, Begini Himbauan Satlantas Polres Kendal
"Pertama kita akan minta enam organisasi ini untuk bisa mengidentifikasi dan menjelaskan serta mengedukasi anggotanya untuk tertib administrasi kependudukan," ungkapnya.
Menurut Ratna, ketika anggotanya sudah bisa tertib administrasi itu sudah sangat luar bisa.
"Kemudian nanti kedepanya dengan masyarakat sekitar dan mereka bisa merambah kepada warga binaannya atau mitra mereka dalam mengedukasi untuk tertib administarasi. Ini sangat luar biasa," pungkasnya.
Editor : Zamroni