JATENG MEMANGGIL - Kontestasi menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mulai memasuki fase yang semakin dinamis. Di tengah munculnya berbagai nama dan konfigurasi kepemimpinan, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Ahmad Zaki Fuad atau Gus Zaki mengingatkan agar peserta Muktamar tidak kehilangan kebebasan dalam menentukan pemimpin organisasi.
Gus Zaki menilai munculnya dukungan, komunikasi antarkandidat hingga silaturahmi ke sejumlah daerah merupakan bagian yang wajar dalam proses menjelang Muktamar. Namun, dinamika tersebut tidak boleh berkembang menjadi upaya mengunci pilihan peserta melalui politik paket sebelum forum resmi berlangsung.
“Muktamar jangan dikunci,” ujar Gus Zaki, ditulis Jateng Memanggil, pada Sabtu (22/8/2026).
Menurutnya, Muktamar merupakan forum tertinggi NU yang memiliki mandat menentukan kepemimpinan sekaligus arah organisasi. Karena itu, keputusan mengenai siapa yang akan memimpin PBNU harus tetap lahir dari proses yang berlangsung di dalam forum tersebut.
“Jangan mendahului Muktamar,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pembentukan paket Ketua Umum PBNU dan Rais Aam sebelum Muktamar berpotensi membuat proses pemilihan kehilangan substansinya. Peserta bisa saja menghadapi situasi ketika pilihan seolah telah selesai dibicarakan sebelum mereka masuk ke ruang pengambilan keputusan.
“Jangan dikunci dalam paket,” katanya.
Bagi Gus Zaki, peserta Muktamar bukan sekadar pihak yang datang untuk mengesahkan keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Mereka membawa mandat dari struktur NU di daerah dan memiliki tanggung jawab untuk menentukan figur serta arah organisasi berdasarkan pertimbangan masing-masing.
Karena itu, ia meminta seluruh kandidat lebih banyak menyampaikan gagasan daripada sibuk membangun persepsi mengenai siapa yang akan menjadi pasangan dengan figur tertentu.
Menurutnya, masa depan NU tidak seharusnya ditentukan hanya berdasarkan kalkulasi politik menjelang pemilihan.
“Lihat gagasannya,” ujarnya.
Gus Zaki juga menilai rekam jejak pengabdian harus menjadi salah satu pertimbangan penting. Kandidat yang ingin memimpin NU perlu menunjukkan apa yang telah dilakukan dan bagaimana gagasan yang ditawarkan dapat menjawab persoalan organisasi.
Menurutnya, NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu memahami persoalan dari tingkat bawah. Struktur ranting, MWCNU, PCNU hingga PWNU memiliki persoalan yang berbeda dan membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami organisasi dari pusat.
Silaturahmi ke daerah, lanjut Gus Zaki, justru dapat menjadi sarana untuk mendengar langsung persoalan tersebut. Karena itu, kunjungan kandidat kepada para kiai dan pengurus NU tidak perlu selalu dicurigai sebagai bagian dari pembentukan paket.
“Silaturahmi itu wajar,” katanya.
Namun, Gus Zaki kembali mengingatkan adanya batas yang harus dijaga. Silaturahmi merupakan bagian dari tradisi organisasi, sedangkan keputusan mengenai kepemimpinan tetap menjadi kewenangan Muktamar.
“Jangan semua dianggap paket,” ujarnya.
Dalam kaitannya dengan pencalonan KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, Gus Zaki menyatakan bahwa figur tersebut tidak sedang membawa paket tertentu untuk posisi Rais Aam.
Ia meminta masyarakat NU tidak terjebak pada spekulasi mengenai pasangan politik sebelum proses Muktamar benar-benar berjalan.
“Gus Rozin tidak berpaket,” tegasnya.
Menurut Gus Zaki, perjalanan Gus Rozin ke berbagai daerah lebih tepat dilihat sebagai proses membangun komunikasi dan menyerap aspirasi. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Gus Rozin untuk mendengar suara pengurus dan warga NU dari berbagai latar belakang.
“Dia mendengar aspirasi,” katanya.
Gus Zaki menilai proses semacam itu penting karena kepemimpinan NU tidak boleh dibangun hanya dari ruang elite. Pemimpin PBNU harus mengetahui secara langsung kebutuhan pesantren, struktur organisasi, kader, jamaah dan masyarakat yang selama ini menjadi basis kekuatan NU.
“NU tumbuh dari bawah,” ujarnya.
Ia juga meminta agar kontestasi tidak menimbulkan pembelahan di antara warga Nahdliyin. Perbedaan pilihan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam sebuah forum organisasi besar, tetapi perbedaan tersebut harus dikelola agar tidak merusak persaudaraan.
“Beda pilihan jangan bermusuhan,” kata Gus Zaki.
Menurutnya, siapa pun yang nantinya memperoleh mandat harus mampu merangkul seluruh kelompok. Begitu pula kandidat dan pendukungnya harus siap menerima hasil Muktamar sebagai keputusan organisasi.
Dalam pandangan Gus Zaki, persoalan tersebut semakin penting karena NU memasuki fase yang membutuhkan konsolidasi kuat. Tantangan organisasi tidak hanya berada pada persoalan internal, tetapi juga menyangkut pendidikan, ekonomi, kaderisasi, teknologi, pesantren dan kehidupan sosial masyarakat.
Ia berharap Muktamar menjadi forum untuk membicarakan agenda tersebut secara serius. Perdebatan mengenai figur memang diperlukan, tetapi tidak boleh mengalahkan pembahasan tentang program dan masa depan organisasi.
“Jangan hanya bicara orang,” ujarnya.
Gus Zaki juga menyinggung hubungan NU dengan pemerintah. Ia berpandangan bahwa NU tetap perlu membangun hubungan konstruktif dengan pemerintah karena banyak persoalan kebangsaan yang membutuhkan kerja sama lintas pihak.
“Pemerintah mitra,” katanya.
Namun, hubungan kemitraan tersebut menurutnya tidak boleh diterjemahkan sebagai ruang bagi pemerintah untuk menentukan kepemimpinan internal NU. Organisasi harus tetap memiliki independensi dalam menjalankan mekanisme dan menentukan pemimpinnya.
“Internal NU tetap milik NU,” tegasnya.
Ia menyebut kemandirian organisasi sebagai salah satu prinsip yang harus dipertahankan. NU dapat bekerja sama dengan pemerintah, tetapi tetap memiliki kewenangan untuk menentukan sikap dan kepemimpinan berdasarkan kebutuhan organisasi.
Menurut Gus Zaki, NU harus mampu menempatkan diri secara proporsional. Ketika kebijakan pemerintah memberikan manfaat kepada masyarakat, NU dapat memberikan dukungan, tetapi organisasi juga harus memiliki keberanian menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
“NU harus berdaulat,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta isu mengenai hubungan dengan pemerintah tidak dijadikan alat untuk memperuncing kontestasi. Peserta Muktamar sebaiknya fokus pada gagasan dan kemampuan kandidat dalam menjawab persoalan yang dihadapi NU.
Sejumlah pekerjaan rumah, menurut Gus Zaki, membutuhkan perhatian serius dari kepemimpinan baru. Penguatan kaderisasi, pembenahan tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ekonomi jamaah, penguatan pesantren dan digitalisasi organisasi merupakan beberapa agenda yang harus dibicarakan.
Ia juga menilai penguatan struktur di tingkat bawah tidak boleh diabaikan. Ranting dan MWCNU merupakan ujung tombak organisasi yang bersentuhan langsung dengan jamaah, sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan yang lebih kuat.
“Ranting harus diperkuat,” katanya.
Di tengah perubahan sosial yang cepat, NU juga dituntut mampu menjawab kebutuhan generasi muda. Organisasi harus tetap menjaga tradisi ke-NU-an sekaligus membuka ruang bagi inovasi dan perkembangan teknologi.
Gus Zaki berharap kandidat Ketua Umum PBNU membawa visi yang jelas mengenai persoalan tersebut. Peserta Muktamar perlu diberi kesempatan membandingkan gagasan sebelum menentukan pilihan.
“Beri ruang semua kandidat,” ujarnya.
Dengan demikian, proses Muktamar tidak sekadar menjadi pertarungan jaringan dukungan. Forum tersebut harus menjadi arena untuk menguji gagasan dan menentukan kepemimpinan yang dianggap mampu membawa NU menghadapi tantangan baru.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Menjelang pelaksanaan, komunikasi dan konsolidasi antarkelompok diperkirakan terus berlangsung di berbagai daerah.
Gus Zaki tidak mempersoalkan dinamika tersebut selama tetap berada dalam koridor organisasi. Yang perlu dihindari, menurutnya, adalah munculnya kesan bahwa keputusan Muktamar telah ditentukan jauh sebelum peserta memberikan mandat.
“Biarkan Muktamar menentukan,” katanya.
Ia menilai keputusan yang lahir dari forum resmi akan memberikan legitimasi lebih kuat kepada kepemimpinan terpilih. Sebaliknya, jika peserta merasa pilihan mereka telah diarahkan sebelumnya, potensi persoalan pasca-Muktamar justru dapat semakin besar.
Karena itu, Gus Zaki mengajak seluruh kandidat, pendukung dan struktur NU menjaga suasana tetap kondusif. Kontestasi harus berlangsung dengan adu gagasan, bukan saling menutup ruang.
“Jaga persatuan,” pesannya.
Pada akhirnya, Gus Zaki ingin Muktamar ke-35 menjadi momentum konsolidasi, bukan sekadar pergantian pengurus. Kepemimpinan baru harus mampu membawa NU semakin kuat, mandiri, bermartabat dan tetap dekat dengan jamaah.
“Yang utama masa depan NU,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa dinamika pencalonan boleh berlangsung hingga menjelang Muktamar. Namun, ketika forum resmi dibuka, seluruh pilihan harus kembali kepada peserta yang memiliki mandat organisasi untuk menentukan siapa yang dipercaya memimpin PBNU.
