JATENG.MEMANGGIL- Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kendal launcing program Laku Pandai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak Bapenda Kendal.
“Saat ini, terdapat 143 BUMDes dan dari 143 BUMDes itu stidaknya ada yang kami nilai sudah mampu dan akan kita jadikan Pilot Project. Kedepan tentunya program ini akan diterapkan diselurh BUMDes di Kendal dan ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapat pelayanan pembayaran pajak termasuk PBB,” Kata Abdul Wahab, saat acara launcing program Laku Pandai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di Pendopo Kendal, Selasa (16/05/2023).
Wahab menyampaikan, program Laku Pandai yang bisa digunakan oleh BUMDes ini, merupakan sarana pembayaran pajak yang dapat diakses tanpa kantor.
“Semoga dengan dilauncingnya program Laku Pandai ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kendal meningkat dan masyarakat bisa lebih mudah mengakses dalam membayar pajak,” paparnya.
Sementara, Bupati Kendal Dico M Ganinduto sangat mengapresiasi atas intensifikasi Pajak Daerah khususnya dalam penyampaian dan pemungutan PBB – P2 di Kabupaten Kendal.
“Adanya Laku Pandai yang baru saja dilaunching semoga dapat membantu dan mempermudah masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak terutama yang memiliki jangkauan jauh dari bank,” ungkapnya.
Menurut Dico, dengan adanya inovsi pelayanan yang telah diberikan, tentu masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik, sehingga program Laku Pandai dari Bapenda Kendal bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat.
“Saya berpesan kepada seluruh jajaran pajak daerah untuk lebih bekerja keras dalam menggali potensi pajak di Kabupaten Kendal. Seluruh jajaran OPD terkait, seperti Camat, Kepala desa dan lurah agar lebih intensif dalam melakukan sosialisasi serta melakukan upaya kreatif dan inovsi dalam bertugas,” tandasnya.
Selain itu, kata Dico, melalui program Laku Pandai BUMDes, tentu dapat memberikan kemudahan dalam membayar pajak, sehingga bantu masyarakat untuk lebih mengenal inovasi berbasis teknologi informasi dan hindari penyalahgunaan pengelolaan PBB – P2.
“Kepada ASN, para Kepala Desa dan Lurah agar menjadi panutan bagi masyarakat dalam ketaatan membayar pajak dangan pembayaran tepat waktu,* pungkasnya. (*)
