JATENG MEMANGGIL- Warga pesisir pantai Slamaran Kota Pekalongan Jawa Tengah, blokir proyek nasional pembangunan tanggul pantai Slamaran, Kota Pekalongan.
Sejumlah pemilik tanah yang menjadi korban penyerobotan lahan, nekad memblokir akses jalan proyek nasional pembangunan tanggul pantai Slamaran Kota Pekalongan, lantara kesal karena kerap dijanjikan tanpa pernah mendapatkan ganti untung, alhasil pekerjaan proyek pun terhenti karena tidak ada akses masuk, Rabu (17/05/2023).
Sejumlah warga pemilik tanah yang terdampak proyek pembangunan tanggul pantai di Kota Pekalongan, Jateng, memblokir akses masuk proyek nasional yang berdiri di atas lahan warga. Akibat akses ditutup warga, puluhan truk pengangkut material terpaksa harus putar balik dan pekerjaan fisik di lokasi pun terhenti.
Salah seorang pemilik lahan, Shohidin menyampaikan keberatan atas tanah miliknya yang diberikan cuma-cuma tanpa ada ganti untung. Sebelumnya, warga hanya tahu lahan yang terdampak proyek itu hanya satu meter. Namun, ternyata hampir seluruh lahan dijadikan tanggul.
Shohidin melanjutkan, ironisnya lagi, sebelum aksi dilakukan, warga mendapat kiriman surat pernyataan yang bersedia menghibahkan tanah untuk kepentingan Negara yakni, proyek pengendalian banjir dan rob paket II Loji – Banger dengan anggaran pembangunan sebesar Rp 1,24 triliun, sehingga warga takut menandatangani.
“Kita khawatir, proses ganti rugi lahan kok sampai Desember, sedangkan proyeknya sudah hampir selesai, nantinya kalau hak warga belum direalisasi mau mengadu ke siapa jika pekerjaan tanggul tersebut selesai,” katanya.
Hal serupa, juga menimpa Haji Subkhan, yang juga mendapatkan surat pernyataan hibah tanah. Melalui kuasa hukumnya, Zaenudin, menjelaskan bahwa tanah kliennya seluas 1,5 hektare yang terdampak proyek tersebut. Dimana satu hektare di antaranya sudah berubah menjadi tanggul pantai, sehingga aksi blokir akan tetap dilakukan sampai mendapatkan ganti untung yang adil.
“Prihatin belum ada kejelasan ganti rugi lahan terkait proyek tanggul senilai triliunan rupiah tersebut akan terus didampingi atas perjuangan warga,”jelasnya.
Sejauh ini, para korban sudah memendam ketakutan tidak akan mendapatkan ganti untung, karena proyek akan rampung pada tahun ini. Sementara, proses ganti untung tidak ada kejelasan maupun kepastian.