JATENG MEMANGGIL- Melihat potensi desa begitu besar, Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar mengusulkan kenaikan alokasi dana desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar perdesa.
Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa, usulan kenaikan alokasi dana desa menjadi lima milyar perdesa itu, dilakukan demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Menurutnya, Indonesia maju dan sejahtera bisa terwujud jika desa maju dan sejahtera.
“Kami sudah membuat perhitungan yang matang terkait usulan kanaikan dana desa menjadi Rp 5 miliar. Itu sangat mungkin dan sudah dikalkulasi dan harus ada efesiensi di tingkat pusat,” kata Muhaimin, saat acara dialog bersama seluruh kepala desa yang ada di Kendal, yang dilaksanakan di wisata Pantai Indah Kemangi, Desa Jungsemi, Kangkung, Kendal, Kamis (18/05/2023).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang lebih akrab disapa Cak Imin itu menegaskan, kenaikan dana desa mutlak diperlukan. Sebab, saat ini waktu yang tepat mencanangkan satu program besar yaitu membangun Indonesia dari desa.
“InsyaAllah besaran anggaran negara kita berkemampuan untuk menyokong kenaikan dana desa. Kalau pembangunan desa sukses, sepertiga dari dana APBN harus digunakan di bawah dan jika Kepala Desa itu bersungguh- sungguh, transparan serta punya inovasi, kreatif dan akun tabel, kalau penggunaan anggaran Rp 5 mililiar itu masih sedikit, baru sekitar Rp 400 triliun, masih kecil sekali dibanding Rp 3 ribu triliuun,” paparnya.
Lebih lanjut Cak Imin menjelaskan bahwa, dirinya menginginkan semua anggaran yang gak jelas, sepertihalnya seminir, diskusi dan rapat tentang kemiskinan dipusat, yang anggaranya mencapai Rp 500 triliun itu dipangkas.
Lebih lanjut Cak Imin mengatakan bahwa, dana Rp 500 triliun itu sangat mengerikan dan dana sebesar itu harus digunakan di bawah. Saat ini alokasi dana desa rata-rata Rp 1 milyar per desa per tahun. Anggaran itu biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Saya yakin dengan dinaikkan lima kali lipat menjadi Rp 5 milyar, pemerintah desa mampu melakukan pengelolaan dana desa dengan baik.
“Saya yakin, dengan anggaran Rp 5 miliar, Kepala Desa bisa melaksanakan anggaran itu sebaik mungkin, bahkan kepala desa harus lebih baik dalam pengunaan anggaran itu dibanding lembaga- lembaga di tingkat pusat maupun kementrian. Karena, tras kepercayaan yang sudah diberikan pemerintah dan nengara kepada Kepala Desa, telah membuktikan bahwa dana satu miliar yang diberikan bisa menggeliatkan pembangunan di tingkat desa,” terangnya.
Cak Imin melanjutkan, pembangunan di tingkat desa, saat ini sudah terasa, seperti halnya pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan industri desa.
“Kita (telah) hitung semua. Separuh dari Dana Desa bisa digunakan untuk ekonomi produktif, baik di wisata maupun ekonomi kreatif. Saya akan berjuang bersama DPR RI, minimal 5 miliar di tahun 2024 anggaran untuk dana desa,” ujarnya.
Sementara, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Kemendes PDTT, Sugito mengatakan, setelah sembilan tahun terbentuknya Undang- Undang Desa, saat Undang- undang Desa tentang dana desa, saat ini mencoba mulai refleksi, karena banyaknya perkembangan yang dihasilkan desa.
“Perkembanganya baik berupa upaya menuju kemandirian maupun peningkatan SDM, di mana dana desa sebagai instrumen mendukung dalam kemandirian desa dalam rangka pengembangan potensi dan menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sehingga dana desa begitu srtategis dalam pembangunan desa,” ungkapnya.
Sugito melanjutkan, pada awal diluncurkannya dana desa pada 2015, banyak sekali dinamika yang di hadapi. Bahkan tak sedikit yang pensimis akan hal itu. Pertama dikucurkan dana desa itu sekitar Rp 20,32 juta atau Rp 20 triliun, kemudian di tahun 2023 naik menjadi Rp 70 triliun atau hampir satu miliar perdesa.
“Dengan dana desa, ternyata mampu mengantarkan kita semua pada perkembangan desa, meskipun saat ini kita masih dihadapkan dengan beberapa persoalan, seperti kemiskinan dan lain sebagainya. Dengan dana desa, kita akan dihadapkan dengan pembangunan desa dan bagaimana agar kita bisa mengawal desa yang mandiri,” pungkasnya.
