JATENG MEMANGGIL- Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin meminta ke Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN, untuk bisa mempercepat sertifikasi tanah wakaf di Jawa Tengah.
Kami meminta Kementerian Agama mempercepat pendampingan, agar proses di Kementerian ATR/BPN tidak terhambat," kata Wagup Jateng, Taj Yasin, saat acara Silaturahmi dan Halalbihalal bertema Ngumpulke Balung Pisah Warga NU, di SMA Nasima Internasional, Semarang, Sabtu (3/05/2025).
Gus Yasin mengatakan, pihaknya ingin ketertiban itu dijalankan, baik di masjid, musala, maupun pondok pesantren.
"Maka kami dorong, kalau memang itu tanah wakaf, proses sertifikasinya harus digerakkan. Tapi ini tidak bisa jalan sendiri, harus ada koordinasi antara Kementerian Agama dan ATR/BPN, ungkapnya.
Menurut Taj Yasin, penataan aset wakaf tak bisa dilakukan secara parsial, tapi butuh koordinasi lintas kementerian.
Gus Yasin menjelaskan, banyak nazhir atau pengelola masjid dan yayasan yang belum memahami persyaratan administratif, untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Oleh karena itu, wagub meminta Kementerian Agama mempercepat pendampingan, agar proses di Kementerian ATR/BPN tidak terhambat.
Para pengurus masjid atau yayasan itu perlu tahu apa yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat. Kami sudah sampaikan ke Kemenag agar mendampingi, supaya sertifikat wakaf bisa segera diterbitkan. Setelah itu baru ke ATR, jelasnya.
Pria kelahiran Rembang itu menegaskan, Pemprov Jateng siap menjembatani komunikasi antara kedua kementerian, agar proses sertifikasi tanah wakaf berjalan tertib dan tidak timbul sengketa.
Potensinya masih belum maksimal kita laksanakan. Kalau ada tanah milik pengusaha muslim, kami siap bantu dari sisi perizinan dan peruntukannya. Kita ingin bisa dikerjasamakan," tandasnya.
Selain menyoroti soal tanah wakaf, pria yang akrab disapa Gus Yasin ini, juga menyinggung soal potensi ekonomi syariah di Jateng yang menurutnya belum maksimal. Padahal, secara nasional, pertumbuhannya mencapai 17 persen.
Wagub membeberkan, pertumbuhan ekonomi syariah bisa didongkrak dengan saling berkolaborasi. Salah satu contohnya di Bendungan Logung Kabupaten Kudus. Terdapat lahan yang diizinkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk berkegiatan ekonomi masyarakat.
Hal seperti ini bisa dimanfaatkan lebih baik, lewat sinergi, imbuhnya.
Sebagai informasi, acara itu dihadiri Menteri ATR/BPN RI Nusron Wahid, Pembina YPI Nasima KH Hanief Ismail, dan para sesepuh NU Jawa Tengah. Di antaranya KH Munif Muhammad Zuhri, dan KH Ahmad Darodji.
