JATENG MEMANGGIL- Harga kedelai mengalami kenaikkan sejak Maret 2025. Saat ini, harga kedelai mencapai Rp9.800/kg dari semula Rp8.400/kg.
Selain itu, stok dari importir juga semakin menipis. Padahal, kebutuhan kedelai Jateng per bulan hampir 40.000 ton. Sementara, 90 persen kebutuhan kedelai diimpor dari Amerika.
Hal itu disampaikan Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti Jawa Tengah) Sutrisno Supriantoro, saat Kopti Jateng gelar audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di kantornya, Rabu (07/05/2025).
Dalam kesempatan itu, Sutrisno mengadu kepada Gubernur Lutfi mengenai harga kedelai yang mengalami kenaikkan sejak Maret 2025.
Kita berharap ada dukungan dari pemerintah pusat, terhadap gejolak yang terjadi, katanya.
Sutrisno menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, Sutrisno berharap pemerintah bisa memacu peningkatan produktivitas kedelai dalam negeri, sehingga produsen tahu tempe tidak bergantung pada kedelai impor.
Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan, tata niaga kedelai diatur oleh pemerintah pusat. Pihaknya akan membantu mengomunikasikannya.
Untuk tata niaga kedelai memang harus koordinasi kementerian terkait. Kita harus menyesuaikan kebijakan pusat. Tapi, kita juga harus punya kreasi sendiri, agar koperasi kita eksis, ucap Luthfi.
Terkait masukan untuk memacu produktivitas kedelai dalam negeri, Luthfi sepakat karena Jateng memiliki potensi kedelai yang cukup banyak.
Potensi kedelai kita sebetulmya banyak. (Ada) di Grobogan, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Purworejo. Coba nanti Kepala Dinas Pertanian (Jateng) itu nanti dipikirkan, kata Luthfi.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan, harga kedelai memang saat ini mengalami kenaikan, tetapi masih di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP), yakni Rp12 ribu/kg. Sehingga, Pemprov Jateng belum bisa mengambil kebijakan intervensi dengan pemberian subsidi.
Saat ini harga rata-rata kedelai Rp11.100, jadi belum bisa diintervensi dengan mengeluarkan subsidi," pungkasnya.
