JATENG MEMANGGIL – Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora punya kiat ampuh untuk menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama yang berkaitan dengan pendapatan dari sektor pasar yang dikelola instansi ini.
Menurut Kepala Bidang Pasar Daerah Dindagkop UKM Kabupaten Blora, Margo Yuwono, instansinya menggunakan cara untuk menekan kebocoran PAD. Yaitu menggunakan transaksi e-retribusi dan meninggalan transaksi manual alias tunai.
“Jadi, kita sudah menggunakan transaksi e-retribusi, dan telah meninggalkan transaksi tunai alias manual,” tegasnya pada tim Media Memanggil, ditulis Selasa (23/1/2024).
Dikatakan oleh Margo Yuwono, bahwa transaksi tunai itu telah kita imedkan ke masyarakat. Bahwa tunai itu adalah bocor, tidak keren dan tidak kekinian.
“Kita sosialisasi bahwa transaksi tunai itu tidak keren,” paparnya.
Makanya, lanjutnya, Dindagkop UKM berkeinginan semuanya berbasik elektronik, dengan IT, dengan non tunai, semuanya bisa direkapitulasi dan tentu saja bisa dirunut.
“InsyaAllah yang non tunai bisa diminimalisasikan,” tandasnya.
Dari Studi Banding
Dikatakan oleh Margo Yuwono, bahwa instansinya memulai e-retribusi pada tahun 2018 silam. Bahkan, untuk program ini, beberapa waktu lalu, ada studi banding dari kabupaten lain.
“Intinya, mereka datang dan mengatakan Kabupaten Blora dapat dianggap berhasil atas program ini,” paparnya.
Sampai sekarang ini sudah hampir semuanya proses transaksi menggunakan online. Seperti pedagang di pasar-pasar tradisional menggunakan e-retribusi dan hanya satu yang belum yaitu Pasar Induk Cepu. Tapi secepatnya untuk transaksi akan menggunakan e-retribusi.
Yang kini tengah dirumuskan, lanjut Margo Yuwono, saat ini penarikan retibusi untuk kios dan los pedagang lesehan dan Pedagang Kakil Lima (PKL) itu bagaimana. Yaitu agar para pedagang tersebut, bisa memakai e-retribusi.
“Ini tengah kita rumuskan soal penarikan dengan E-retribusi,” tegasnya.
Intinya, bahwa e-retribusi itu jelas mempermudah proses transaksi, juga menekan angka kebocoran anggaran, serta memudahkan cara kerjanya.
“Jadi ini adalah salah satu bentuk solusi menekan angka kebocoran PAD dari sektor pasar tradisional,” imbuhnya.
