JATENG MEMANGGIL – Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, akan mengupayakan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) keliling, terutama untuk desa-desa yang berada di pinggir hutan. Cara itu sebagai upaya mengatasi kekurangan jumlah dokter yang ada di kabupaten berlokasi di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah ini.
Data di Dinas Kesehatan Blora menyebutkan, terdapat 2 rumah sakit milik pemerintah dan 6 RS milik swasta. Kemudian terdapat 26 Puskesmas yang tersebar di 16 kecamatan dan di 271 desa serta 24 kelurahan. Juga ada 23 balai pengobatan dan 12 rumah bersalin. Fasilitas kesehatan itu juga ditunjang dengan Pos Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 221 unit ditambah dengan 67 Puskesmas pembantu.
Namun, karena Kabupaten Blora sebagian besar desa-desanya di pinggir hutan, ada kebijakan dinas kesehatan untuk mengoptimalkan Puskesmas keliling. Lokasi kerjanya lebih di arahkan ke desa-desa yang jauh dari fasilitas kesehatan dan desa pinggir hutan.
“Ya kita mengoptimalkan Puskesmas keliling untuk desa-desa pinggir hutan,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, drg Wilys Yuniarti pada wartawan, Kamis (23/02/2023).
Untuk penunjang kesehatan, di Blora juga telah ada 1310 Posyandu, dimana melibatkan masyarakat yang ditunjang tenaga perawat, bidan dan dikoordinir oleh dokter-dokter di Puskesmas. Cara itu diupayakan untuk mengoptimalkan fasilitas kesehatan agar bisa terjangkau di perkampungan dan desa-desa pinggir hutan di Blora.
Dikatakan oleh drg Wilys, untuk kekurangan tenaga dokter, prosesnya lewat penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tetapi, untuk rekrutmen itu tentu saja butuh waktu beberapa tahun. Karena kesehatan itu masuk kategori kebutuhan primer, maka Dinas Kesehatan Blora perlu melakukan berbagai upaya terlebih dahulu.
Seperti misalnya, lanjut drg Wilys, konsep satu desa satu bidan dan perawat, hal ini masih diupayakan. Nantinya leading sector bidang kesehatan berada di Puskesmas yang ada di tiap-tiap kecamatan. Jadi, jika ada misalnya ada orang sakit di desa dan kampung pinggir hutan, maka Puskesmas keliling itu bisa diberdayakan.
“Jadi, meski Blora masih kekurangan dokter, kita tetap berupaya layanan kesehatan masyarakat teratasi,” ujarnya.
Dokter Gigi Wilys mencontohkan, untuk Posyandu dan Pos Pembantu Puskesmas, keberadaannya di masyarakat menjadi penting. Padahal sebelumnya keberadaan dan perannya kurang begitu terlihat. Tetapi begitu masyarakat merasakan manfaatnya, kini program tersebut jadi ditunggu.
“Jadi dua program itu cukup merata di Blora dan membantu mengatasi tenaga kesehatan yang tersedia,” tandasnya.
Di luar itu, Dinas Kesehatan Blora melaksanakan program terintegrasi. Misalnya Puskesmas kerjasama dengan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan dengan memberdayakan para Ibu-ibu di desa kerjasama dengan tenaga kesehatan.
Misalnya, lanjut drg Wilys, para tenaga kesehatan melakukan penyuluhan bagaimana menjaga kebugaran Ibu pasca-melahirkan. Juga penyuluhan tentang anak sehat tanpa stunting dan program lainnya.
“Jadi, Dinas Kesehatan Blora banyak program dan saling terintegrasi,” imbuhnya.
